Bogor, Senin 3 Maret 2025 – Hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor sejak sore hingga malam hari mengakibatkan banjir bandang dan longsor di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat bencana ini, sebuah jembatan di daerah Mega Mendung roboh, memicu kemacetan total di jalur Bogor-Cisarua-Puncak-Cianjur.
Menurut keterangan warga setempat, peristiwa ini terjadi begitu cepat. Salah seorang warga, Komar, mengungkapkan bahwa kejadian tersebut sangat mengerikan, bahkan menyerupai tsunami yang pernah melanda Aceh dan Pangandaran. "Semua harta benda, termasuk kendaraan motor dan sepeda, hanyut terbawa arus yang sangat deras. Kaum ibu dan anak-anak menangis ketakutan, suasana benar-benar panik seperti mimpi buruk," ujar Komar saat dikonfirmasi awak media.
Saepudin, salah satu warga yang turut menjadi korban, juga membenarkan bahwa derasnya aliran air menyebabkan kerusakan besar. Sementara itu, Bunda Tiur Simamora, seorang warga lainnya, meminta agar pemerintah segera turun tangan untuk menangani bencana ini. "Kami mohon pertolongan dari Pemprov Jawa Barat, khususnya Kang Deddy Mulyadi dan Bupati Bogor, agar segera melakukan langkah cepat untuk mengurangi kepanikan dan penderitaan masyarakat," ungkapnya.
Bencana ini pun mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Rekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Dr. Henry Jayadi Pandiangan, SH, MH, serta Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH, seorang akademisi sekaligus penanggung jawab Yayasan Tegar Beriman Bogor. Mereka menyayangkan kejadian ini yang bertepatan dengan hari pertama bulan suci Ramadhan 1446 H.
Menurut mereka, bencana ini tidak lepas dari dampak lingkungan akibat maraknya pembangunan vila dan penggundulan hutan di kawasan BOPUNCUR (Bogor-Puncak-Cianjur). "Reboisasi semakin berkurang, hutan lindung terus digerus, dan akhirnya terjadi pergeseran tanah yang memicu longsor serta robohnya jembatan. Ini adalah dampak dari human error akibat pembangunan yang tidak terkendali," kata Dr. Henry Jayadi Pandiangan.
Selain itu, mereka juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk peredaran minuman keras, narkoba, dan praktik perjudian ilegal yang semakin marak di wilayah tersebut. Aparat penegak hukum (APH) diminta untuk lebih aktif dalam melakukan razia dan penertiban terhadap peredaran narkoba di daerah rawan.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga diharapkan lebih tegas dalam pengelolaan tata ruang dan sertifikasi lahan. Perlu ada langkah konkret dari Gubernur Jawa Barat yang baru dilantik untuk segera melakukan pemetaan ulang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kawasan BOPUNCUR, guna mencegah terjadinya bencana serupa di masa depan.
Bencana ini menjadi pengingat penting akan perlunya keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Upaya mitigasi bencana harus menjadi prioritas dalam program pembangunan daerah, sejalan dengan visi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
(Redaksi: Jurnalis APPI – Dr. Bernard, Rusman Pinem, Sinar Pos)
Tags:
Berita Daerah
