Arogansi Pejabat ? Give Mose Diduga Halangi Keputusan Wali Kota

BITUNG | MEDIATARGETKRIMSUS.COM

Polemik terkait jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung memicu kegaduhan baru dalam birokrasi pemerintahan. Kepala BKPSDMD Kota Bitung, Give Mose, menjadi sorotan tajam setelah dituding sengaja menghambat proses administrasi yang sudah berada di tahap akhir.

Sejumlah ASN yang enggan disebutkan namanya menyayangkan kondisi ini. Menurut mereka, jabatan Plt Sekretaris BKAD sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pengelolaan kas daerah serta proses pencairan anggaran. “Kalau jabatan ini kosong atau prosesnya dipermainkan, maka dampaknya bisa luas ke pelayanan publik,” ungkap salah satu ASN.

Sorotan paling keras datang dari pemerhati kebijakan publik Kota Bitung, Darma Baginda. Ia menilai jika benar Give Mose menarik kembali surat perpanjangan jabatan yang sudah diparaf Wakil Wali Kota, maka tindakan tersebut merupakan bentuk pembangkangan terhadap jalur komando pemerintahan. "Ini bukan hanya soal administrasi, ini soal integritas dan kepatuhan terhadap pimpinan," tegas Darma.

Ironisnya, upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada Give Mose melalui dua kali pesan WhatsApp berakhir tanpa tanggapan. Meski pesan sudah terbaca, Give memilih diam hingga berita ini diturunkan. Sikap bungkam tersebut justru memperkuat spekulasi bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik tarik-ulur proses ini.

Menurut informasi yang diperoleh dari sumber internal, surat perpanjangan jabatan Plt Sekretaris BKAD sebenarnya telah diajukan sejak Richard Ticoalu Wowiling masih menjabat sebagai Plt Kepala BKPSDMD. Prosedurnya pun telah berjalan sesuai mekanisme birokrasi—termasuk melalui paraf dari Wakil Wali Kota, Randito Maringka—dan tinggal menunggu persetujuan Wali Kota Hengky Honandar.

Namun, sebelum sampai ke tangan Wali Kota, surat tersebut diduga ditarik kembali secara sepihak oleh Give Mose, tanpa kejelasan alasan maupun mandat yang sah. Langkah ini memicu tanda tanya besar di kalangan internal pemerintahan, sekaligus memunculkan dugaan adanya kepentingan politik atau kelompok tertentu yang bermain di balik meja.

“Masyarakat menunggu ketegasan dari Wali Kota. Jika benar surat itu ditarik tanpa dasar hukum yang jelas, maka Give Mose harus diberi sanksi. Tidak boleh ada pejabat yang bermain-main dengan proses pemerintahan,” tegas Darma Baginda lagi.

Kasus ini pun memunculkan kembali tuntutan masyarakat terhadap pentingnya reformasi birokrasi yang lebih tegas dan transparan. Publik berharap Pemerintah Kota Bitung bisa menjadikan momentum ini sebagai pintu masuk untuk menata ulang sistem kepegawaian yang kerap tersandera oleh konflik kepentingan.

Red : MTK