Simalungun | Mediatargetkrimsus.com
Sumut – Kondisi kantor Nagori Bahjambi II, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, menuai sorotan publik. Bangunan yang seharusnya menjadi pusat pelayanan masyarakat tersebut tampak tidak terurus. Atap asbes yang lapuk dan jendela yang nyaris roboh dibiarkan tanpa perbaikan, mencerminkan ketidakseriusan dalam pengelolaan sarana pemerintahan.
Ironisnya, kondisi ini terjadi di tengah kucuran Alokasi Dana Nagori (ADN) yang seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan fasilitas desa.
Dari hasil penelusuran awak media pada Rabu (21/05/2025) sekitar pukul 13.30 WIB di kantor kepala desa, ditemukan dugaan kuat adanya penyalahgunaan ADN tahun anggaran 2024. Dana sebesar Rp60 juta yang dicairkan dalam dua tahap — Rp20 juta tahap pertama dan Rp40 juta tahap kedua — diduga tidak digunakan sesuai peruntukannya.
Sejumlah warga pun mempertanyakan transparansi pengelolaan dana tersebut.
"Setiap tahun ADN cair, tapi kondisi kantor tetap rusak. Ke mana larinya dana itu?" ujar seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan.
Lebih parah lagi, ketika awak media berupaya mengonfirmasi hal ini kepada Pangulu Bahjambi II di kantor desa, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp juga tidak mendapat respons. Bahkan, nomor awak media diketahui telah diblokir. Sikap tertutup ini justru semakin memicu kecurigaan publik terhadap kemungkinan praktik penyelewengan.
Sebagaimana diketahui, ADN tidak hanya dialokasikan untuk kebutuhan administrasi pemerintahan desa, tetapi juga untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas kantor. Namun, kondisi kantor Nagori Bahjambi II justru menunjukkan sebaliknya—terbengkalai dan jauh dari standar pelayanan publik yang layak.
Masyarakat mendesak aparat penegak hukum dan inspektorat kabupaten untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan ADN di Nagori Bahjambi II. Mereka khawatir, jika dibiarkan, dugaan korupsi ini akan semakin merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.
( SBS )
Tags:
Berita Daerah
