Prabowo Bicara HAM Dunia, Aktivis Ingatkan Dosa HAM yang Belum Tuntas
Jakarta, Selasa, 03 Februari 2026.
Jakarta, MediaTargetKrimsus.Com — Pidato Presiden Prabowo Subianto yang mempertanyakan standar ganda Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi global dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 pada hari Senin (02/02/2026) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, memantik kritik dari aktivis HAM.
Aktivis Hotman Samosir menilai, kritik Presiden terhadap sikap diam negara-negara besar atas tragedi kemanusiaan dunia memang sah dan relevan. Namun, pernyataan itu dinilai problematik ketika tidak disertai refleksi serius terhadap persoalan HAM yang belum tuntas di dalam negeri.
“Selumbar di negara lain kelihatan, tapi balok di depan mata tak kelihatan. Sebelum bicara soal HAM dan demokrasi global, mulailah dari negara sendiri,” tuturnya dengan kalimat metafora ketika berdiskusi di kediamannya.
Menurutnya, konsistensi menjadi kunci utama dalam berbicara tentang HAM dan demokrasi. Negara tidak bisa hanya menunjuk kesalahan pihak lain tanpa keberanian menyelesaikan luka sejarahnya sendiri.
“Negara yang menjungjung tinggi HAM dan demokrasi bukan negara yang phobia pada kritik HAM dan demokrasi, tetapi negara yang berani menguji dirinya sendiri dengan standar yang sama seperti yang ia tuntut dari negara-negara lainnya,” tutur aktivis Hotman mengingatkan.
Aktivis ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki catatan pelanggaran HAM berat yang telah diakui secara resmi oleh lembaga negara, namun penyelesaiannya berlarut-larut tanpa kepastian hukum.
“Kejahatan HAM bukan peristiwa gelap masa lalu yang selesai dengan waktu. Selama negara belum menuntaskan, maka itu tetap menjadi beban moral dan konstitusional,” tegasnya.
Ia menilai, ketika Presiden berbicara tentang sejarah dan kewaspadaan geopolitik, seharusnya pesan itu juga diarahkan ke negara sendiri sebagai peringatan agar negara tidak menghindari tanggung jawab sejarahnya sendiri.
Aktivis Hotman mengingatkan bahwa demokrasi dan HAM bukan sekadar alat retorika politik global, melainkan prinsip yang harus ditegakkan secara konsisten, terutama oleh mereka yang sedang memegang tampuk kekuasaan.
“Isu HAM global jangan hanya dijadikan narasi pidato di atas mimbar tetapi keadilan bagi korban kejahatan HAM terabaikan di negeri sendiri, maka rakyat akan melihatnya sebagai kontradiktif,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menilai bahwa kritik terhadap kemunafikan global akan kehilangan bobot moral jika Indonesia tidak menunjukkan keteladanan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM secara transparan dan berkeadilan.
“Dunia dan masyarakat internasional tidak hanya mendengar apa yang kita ucapkan, tetapi juga melihat apa yang kita lakukan,” pungkas aktivis Hotman.
Lebih lanjut, Ia mengingatkan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu bukan ancaman bagi negara, melainkan fondasi penting bagi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.
Menurut aktivis Hotman, keberanian menghadapi masa lalu justru akan memperkuat posisi Indonesia ketika berbicara di forum nasional maupun internasional.
Pidato Presiden tentang HAM, the rules of law, demokrasi, dan lingkungan membuka ruang perdebatan publik mengenai konsistensi negara dalam menegakkan nilai kemanusiaan, demokrasi dan lingkungan.
Ditulis oleh :
*(Tim–Red)*
🌈🦋 🌈
Social Header