Mediatargetkrimsus.com
Pasaman Barat – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Pasaman Barat secara resmi melaporkan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang kian marak terjadi di aliran Sungai Batang Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral IMM terhadap kelestarian lingkungan dan tegaknya supremasi hukum di daerah tersebut.
Dalam konferensi pers bersama sejumlah kader IMM, Ketua Umum IMM Pasaman Barat, Alwi Septian, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti dan temuan lapangan terkait aktivitas tambang ilegal yang berlangsung secara terang-terangan dan sudah berlangsung cukup lama.
“Ini bukan lagi isu baru. Tambang emas ilegal sudah menjadi persoalan serius di Pasaman Barat. Kami tidak bisa tinggal diam. Sebagai organisasi kepemudaan yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan keberpihakan kepada rakyat, kami merasa perlu mengambil sikap tegas. Kami telah menyampaikan laporan resmi ke aparat penegak hukum dan akan terus mengawal prosesnya,” tegas Alwi.
Ia menambahkan, aktivitas tambang ilegal tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran sungai dan perambahan hutan, tetapi juga berdampak buruk secara ekonomi serta merampas hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang sehat dan aman.
IMM menekankan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum, termasuk jika dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh.
“Kami ingin sampaikan pesan tegas: tidak ada istilah 'bekingan' untuk tindakan ilegal. Hukum harus ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu. Jika ada oknum aparat atau pejabat publik yang melindungi aktivitas ini, maka mereka adalah bagian dari kejahatan itu sendiri,” ujar Alwi dengan nada serius.
IMM Pasaman Barat juga menyerukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi sipil, tokoh adat, tokoh agama, dan media, untuk bersama-sama menolak segala bentuk pertambangan ilegal. Bagi IMM, perjuangan melawan tambang ilegal bukan sekadar penegakan hukum, tapi juga bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan rakyat atas tanah dan lingkungan hidup mereka.
Sebagai bentuk komitmen, IMM akan melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga lingkungan hidup dan penegak hukum. Mereka juga mempertimbangkan aksi lanjutan jika laporan tersebut tidak segera ditindaklanjuti.
“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Jika tidak ada langkah nyata dari pihak berwenang, kami siap turun ke lapangan, berdialog dengan masyarakat, dan melakukan aksi moral untuk mendesak pertanggungjawaban,” tutup Alwi.
Langkah IMM Pasaman Barat ini menjadi bukti bahwa masih ada kekuatan moral yang berani bersuara dan bertindak demi masa depan daerah. Pasaman Barat butuh keberanian seperti ini untuk keluar dari cengkeraman kepentingan jangka pendek yang merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Red ,,,
Tags:
hukum
