Di Duga Ada Proyek Bendung Lider di Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon Telah Disorot: Penerapan K3 Lemah, Anggaran Miliaran Dipertanyakan

 Di Duga Ada Proyek Bendung Lider di Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon Telah Disorot: Penerapan K3 Lemah, Anggaran Miliaran Dipertanyakan

Banyuwangi - Jawa Timur, Rabu, 10 Desember 2025.

Banyuwangi - Jawa Timur, MediaTargetKrimsus.Com — Proyek pembangunan Bendung Lider di Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon, milik kantor Dinas PU Pengairan Banyuwangi mulai menyedot perhatian publik. Selain dinilai memiliki nilai strategis, proyek ini juga menyentuh kepentingan masyarakat luas karena berkaitan dengan kebutuhan air bersih dan irigasi pertanian.

Proyek pembangunan Bendung Lider yang tender di menangkan oleh CV. Ayu Susila Karya. Dengan Pagu Rp. 6.3 M dari dana APBD tahun 2025. Namun, di lapangan muncul sejumlah temuan yang membuat warga resah, terutama terkait dugaan lemahnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

*Temuan Di Lapangan:

1. Asal bahan material kurang jelas asal usulnya di duga dari tempat galian C ilegal.

2. Mesin Molen jarang di gunakan untuk mengaduk campuran material, lebih banyak menggunakan manual cangkul.

 3. Pekerja Tanpa APD, Area Kerja Minim Pengamanan

Pantauan warga dan beberapa dokumentasi yang diterima redaksi menunjukkan sejumlah pekerja tampak beraktivitas tanpa alat pelindung diri (APD) standar seperti helm keselamatan, rompi reflektif, maupun sepatu safety.

Padahal, area proyek melibatkan aktivitas berisiko tinggi seperti:

- Penggalian tanah dalam,

- Pemasangan struktur beton,

- Pengoperasian alat berat,

- Lintasan pekerja di permukaan yang licin dan tidak stabil,

Aktivitas dekat aliran air.

“Kami lihat ada pekerja turun ke galian tanpa helm, tanpa rompi. Ini sangat riskan kalau terjadi longsoran atau material jatuh,” ujar salah satu warga yang hampir setiap hari melintas di lokasi.

Minimnya papan informasi keselamatan juga menjadi sorotan. Tidak tampak tanda peringatan, garis pembatas bahaya, ataupun standar K3 yang biasanya dipasang pada proyek konstruksi pemerintah.

Anggaran Proyek: Rp 6,3 Miliar untuk Konstruksi, Ditambah Paket Konsultansi

Berdasarkan dokumen pengadaan yang berhasil dihimpun, proyek ini tercatat memiliki nilai anggaran cukup besar:

Pagu konstruksi Bendung Lider: ± Rp 6.300.000.000.-

Konsultan Perencanaan: Rp 100.000.000.- (nilai kontrak ± Rp 99,7 juta)

Konsultan Pengawasan: Rp 100.000.000.- (nilai kontrak ± Rp 99,7 juta)

Dengan nilai sebesar itu, masyarakat menilai semestinya penerapan standar keselamatan dapat berjalan maksimal. Terlebih, anggaran pengawasan juga telah disediakan melalui paket konsultan.

“Kami tidak tahu apakah pengawas turun atau tidak. Kalau melihat kondisi di lapangan, sepertinya pengawasan K3 ini lemah,” tambah warga lainnya.

Transparansi Disoal: Dokumen Kontrak dan RAB Tidak Ditemukan Publik

Hasil penelusuran redaksi menunjukkan bahwa:

Dokumen kontrak fisik pelaksana konstruksi tidak muncul di portal LPSE.

Rincian RAB dan spesifikasi teknis tidak tersedia untuk publik.

Tidak ada publikasi resmi mengenai penyedia (Kontraktor) yang memenangkan paket pekerjaan fisik.

Padahal, informasi tersebut merupakan bagian dari keterbukaan publik yang diatur dalam Undang-Undang KIP.

Tidak adanya dokumen-dokumen tersebut kemudian memicu dugaan bahwa pengawasan publik terhadap proyek ini menjadi sulit dilakukan.

Risiko Kecelakaan Tinggi Bila Standar K3 Tidak Dipenuhi

Para pemerhati keselamatan menyebut proyek bendungan memiliki tingkat risiko tinggi. Kecelakaan yang bisa terjadi antara lain:

- Material jatuh dari ketinggian,

- Longsoran galian,

- Pekerja terperosok pada area licin dan basah,

- Bahaya tersengat arus listrik dari peralatan kerja,

- Cedera akibat pengoperasian alat berat.

“Proyek dengan risiko besar harus menerapkan K3 yang ketat, bukan hanya untuk pekerja, tetapi untuk warga sekitar juga,” ujar seorang praktisi keselamatan kerja.

Warga Minta Pemerintah Turun Tangan

Beberapa warga mendesak pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas PU Pengairan agar memeriksa:

1. Penerapan K3 di lokasi proyek,

2. Kinerja penyedia jasa pengawasan,

3. Kepatuhan kontraktor terhadap spesifikasi kerja,

4. Transparansi dokumen kontrak dan RAB.

“Kalau proyek besar dibiarkan tanpa pengawasan, takutnya ada kecelakaan kerja. Kami hanya minta proyek dikerjakan sesuai aturan,” tegas seorang tokoh masyarakat.

Penutup: Publik Menunggu Tindakan Tegas

Sampai berita ini disusun, belum ada penjelasan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait. Publik berharap pemerintah daerah segera turun mengecek kondisi di lapangan dan memberikan keterangan agar tidak muncul spekulasi yang merugikan semua pihak.

Proyek Bendung Lider adalah proyek strategis dan menyangkut kebutuhan banyak orang. Karena itu, masyarakat menilai keselamatan dan transparansi harus menjadi prioritas utama, bukan hanya mengejar target penyelesaian.

Sumber:

*(YK)*

*Team Redaksi*

(TIM INVESTIGASI LINTAS MEDIA)

Diberitakan Oleh:

*(DL - Tim Red)*

🌈🦋 🌈